Posted by on Apr 1, 2013 |

Penganti Mahfud 2Lima tahun sudah pengabdian Prof Moh Mahfud MD sebagai Hakim Konstitusi Republik Indonesia (“Hakim Konstitusi”). Dengan segala kontroversi yang melekat pada beliau selama menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (“Ketua Mahkamah”) sejak Agustus 2008, usai sudah perjalanan berjubah merah dengan palu di tangan kanan dan UUD 1945 di tangan kiri (dan perjalanan baru telah menanti beliau di kancah politik nasional). Siapakah yang akan bertarung menjadi Ketua Mahkamah berikutnya?

Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah dipilih dan oleh Hakim Konstitusi dan bukan oleh lembaga pengusul untuk masa jabatan 2 tahun 6 bulan, serta dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan.

Tidak ada syarat khusus untuk menjadi Ketua Mahkamah. Selain telah menunjukkan kewibawaan diantara para Hakim Konstitusi, tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan untuk menganalisa hukum tata negara merupakan syarat utama untuk bisa menjadi Ketua Mahkamah. Hal itu terbukti sejak periode Prof Jimly dan Prof Mahfud yang merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara. Kemampuan ini dibuktikan karena dalam proses penafsiran konstitusi UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak sekedar menemukan makna dari sebuah pasal, tapi menentukan arti pasal tersebut untuk hari ini dan mau kemana bahtera Negara Indonesia ini akan dibawa.

Semua Hakim Konstitusi, termasuk Prof Arief Hidayat, yang hari ini akan dilantik menjadi Hakim Konstitusi ke – 19 dalam sejarah Republik ini, berhak untuk dipilih sebagai Ketua Mahkamah untuk periode 2 tahun dan enam bulan kedepan. Hakim Konstitusi akan mengadakan pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 April 2013 (Kompas, 30 Maret 2013).

Cukup mengelitik perhatian saya, kenapa Pemilihan Ketua Mahkamah baru diadakan pada tanggal 3 April 2013? Kenapa tidak pada tanggal 2 April atau 1 April 2013 setelah pelantikan Arief Hidayat? Apakah agar Hakim Konstitusi Arief Hidayat memiliki waktu untuk berkonsolidasi dengan Hakim Konstitusi lainnya ? Ataukah untuk memberikan waktu kepada media untuk saling mengeluarkan opini soal siapa yang akan terpilih menjadi Ketua ? Tak dapat dipungkiri bahwa media memiliki peran terhadap penerimaan Mahkamah di masyarakat. Hal ini akan saya bahas dalam artikel yang lain.

Artikel ini berusaha untuk memprediksi Hakim Konstitusi mana yang akan menjadi Ketua Mahkamah.

Saya memprediksi bahwa ada 3 Hakim Konstitusi yang bersaing untuk menjadi Ketua Mahkamah yaitu Akil Mochtar, Hamdan Zoelva dan Harjono.

Hakim Konstitusi dari jalur Mahkamah Agung seperti Fadlil Sumadi, Anwar Usman dan Muhammad Alim tidak akan mencalonkan diri menjadi Ketua Mahkamah. Sebagai Hakim Karir, ketiga Hakim Konstitusi ini terlihat tidak memiliki ambisi mengambil peran sebagai Ketua yang penuh dengan aktivititas politik, siap tampil ke publik dan berinteraksi dengan lembaga tinggi negara lainnya. Sebagai Hakim Karir yang terbiasa dengan memutus sebuah perkara dengan kesunyian ruang sidang, hiruk pikuk media tidak menjadi pilihan mereka. Serta, kemampuan politik untuk melobby Hakim Konstitusi lainnya, bukan kekuatan dari Hakim Konstitusi dari jalur Mahkamah Agung.

Hakim Konstitusi dari jalur Presiden seperti Maria Farida Indarti, Hamdan Zoelva dan  Achmad Sodiki, hanya Hamdan Zoelva yang memiliki ambisi menjadi Ketua Mahkamah. Achmad Sodiki telah menjadi Wakil Ketua Mahkamah, dan jabatan tersebut mengikat beliau sampai dengan Agustus 2013. Maria Farida Indarti terlihat tidak memiliki ambisi politik, jikalapun beliau memiliki ambisi, sebagai Guru Besar Perundang-Undangan, mengatasi media dan lobby politik dengan Hakim Konstitusi yang lain, bukan menjadi kekuatan dari Maria Farida.

Hakim Konstitusi dari jalur Dewan Perwakilan Rakyat, Harjono dan Akil Mochtar bersaing ketat untuk menjadi Hakim Konstitusi. Arif Hidayat, sebagai Hakim Konstitusi baru, meski secara keilmuan mungkin memiliki kemampuan hukum ketatanegaraan, tetapi track record beliau belum teruji diantara para Hakim Konstitusi yang lain. Akil Mochtar secara terbuka telah menyampaikan keinginan untuk mengantikan  Prof Mahfud MD pada saat sesi wawancara di DPR. Dengan peran sebagai Juru Bicara MK, Akil Mochtar telah terbiasa dengan hiruk pikuk media dan ‘pasang badan’ untuk menjawab pertanyaan media terhadap perkara-perkara tertentu.

Telah menjadi karakter dari Akil Mochtar untuk terbuka dan cenderun ceplas ceplos, yang mana “keterbukaan” untuk maju sebagai Ketua Mahkamah belum ditunjukkan oleh Harjono. Harjono telah terkenal sebagai seseorang yang berpikir tajam, rendah hati, dan tidak mencari publikasi. Tidaklah merupakan karakter beliau untuk menyampaikan secara terbuka motivasi politik beliau. Tapi sebagai Hakim Konstitusi yang paling senior dari semua Hakim Konstitusi, telah menjadi Hakim Konstitusi dari periode 2003, pernah menjadi Wakil Ketua Mahkamah meski untuk beberapa bulan, dan kemampuan dalam hukum ketatanegaraan, Harjono memiliki ambisi untuk menjadi Ketua Mahkamah.

Dari ancar-ancar perhitungan tersebut, saya memprediksi ada tiga kandidat kuat yang akan mencalonkan diri menjadi Ketua Mahkamah yaitu Hamdan Zoelva, Akil Mochtar dan Harjono.  Ketiga kandidat ini memiliki satu persamaan yaitu ketiganya terlibat sebagai Anggota PAH I Badan Pekerja MPR dalam proses amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 − 2002. Ketiganya mengerti akan politik, kekuatan politik dan lobby.

Saya memperkirakan bahwa Hakim Konstitusi Dr Harjono, SH. MCL akan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi berikutnya.  Harjono akan dipilih oleh Maria Farida, Arief Hidayat,  Achmad Sodiki, Fadlil Sumadi, Muhamad Ali dan Anwar Usman.

Dari analisa mistis, sebagai Arek Suroboyoan Harjono lahir di Nganjuk, menyelesaikan sekolah menegah atas pada SMAN 5 Surabaya dan menyelesaikan pendidikan Hukum Universitas Airlanga, Surabaya. Berbeda  dengan Akil Mochtar yang lahir di Kalimantan Barat dan menghabiskan masa kecil dan pendidikan di Pontianak sampai dengan menyelesaikan pendidikan hukum di Universitas Panca Bhakti Pontianak, Kalimantan Barat. Hamdan Zoelva lahir di Bima, menghabiskan masa kecil di Bima dan menyelesaikan pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar. Memang tidak jaminan bahwa pimpinan sebuah lembaga tinggi negara di negeri ini harus orang dari Jawa, tapi faktor tersebut masih menjadi faktor mistis meski tak terlalu penting.

Dari analisa politik, Harjono telah berkawan akrab dengan Maria Farida, Arif Hidayat dan Achmad Sodiki jauh sebelum mereka menjadi Hakim Konstitusi. Sebagai pengajar , keempat kolega ini telah sering bertemu baik dalam forum mengajar ataupun professional lainnya.  Fadlil Sumadi telah mengenal secara dekat dengan Harjono pada saat Fadlil Sumadi menjadi Panitera Mahkamah Konstitusi (2003 − 2008). Fadlil Sumadi mengerti jiwa dan ketajaman analisa Harjono. Sebagai Hakim Konstitusi yang paling senior, mumpuni hukum ketatanegaraan dan tidak terlalu senang pada publikasi, membuat Muhammad Alim dan Anwar Usman lebih nyaman memilih Harjono sebagai Ketua Mahkamah dibandingkan kedua kandidat lain. Plus, sharing pendapat dengan kolega mereka yang lain, Fadlil Sumadi yang cenderung untuk memilih Harjono. Bagi Hakim Karir seperti Muhammad Alim dan Anwar Usman, seseorang dengan latar belakang akademisi akan mudah diterima daripada politikus seperti Hamdan Zoeva dan Akil Mochtar.

Saya tidak berpendapat bahwa Hamzan Zoelva dan Akil Mochtar tidak mampu untuk menjadi Ketua Mahkamah periode berikutnya. Artikel ini hanya bertujuan bahwa dengan mengamati karakter dan kekuatan politik di Mahkamah, kecil kemungkinan Hamzan Zoelva dan Akil Mochtar akan terpilih menjadi Ketua Mahkamah. Analisa ini  bisa saja salah dan bisa saja tidak terjadi, apabila Harjono tidak berniat mengambil kesempatan ini.