Posted by on Jun 1, 2016 |

Screenshot 2016-06-01 10.05.22Pada tanggal 15 Maret 2016, Dewan Etik Hakim Konstitusi (“Dewan Etik”) menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat melakukan pelanggaran kode etik ringan dan diberikan sanksi “teguran lisan”. Putusan tersebut, yang dikemas dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 13/info-III/BAP/DE/2016 merupakan perjalanan panjang sejak terungkapnya katalebece Ketua Mahkamah Konstitusi yang dimuat oleh berbagai media pada January 2016.

Dewan Etik adalah salah satu perangkat bersifat tetap yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Setelah proses seleksi oleh Panitia Seleksi yang dipimpin oleh mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Laica Marzuki, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva meresmikan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2013-2016. Mantan Hakim Konstitusi Mukhtie Fadjar terpilih sebagai Ketua Dewan Etik.

Putusan Dewan Etik bertanggal 15 Maret 2016 tersebut bukan putusan yang pertama. Sejak Dewan Etik bertugas Januari 2014, Dewan Etik telah menerbitkan 12 (dua belas) Putusan. Berbagai laporan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap perilaku Hakim Konstitusi seperti ketidakhadiran dalam sidang yang menyebabkan sidang tidak memenuhi syarat korum, putusan yang tidak cermat, ucapan dalam sidang pemeriksaan yang dianggap melecehkan bahkan permintaan agar hakim konstitusi untuk tidak memeriksa suatu perkara dikarenakan adanya potensi konflik kepentingan. Dari berbagai laporan pelanggaran etika tersebut, baru pertama kalinya inilah Dewan Etik menjatuhkan sanksi terhadap Hakim Konstitusi.

Dewan Etik dapat melakukan pemeriksaan terhadap hakim konstitusi baik karena laporan masyarakat ataupun inisiatif sendiri. Putusan terhadap Ketua MK ini merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Dewan Etik dengan inisiatif sendiri. Bahkan, apabila Dewan Etik berpendapat bahwa pelanggaran yang diduga terhadap seorang Hakim Konstitusi merupakan pelanggaran berat, maka Dewan Etik dapat mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Majelis Kehormatan (Pasal 2 PMK No. 2/2014).

Berbagai Putusan Mahkamah terkait pengawasan terhadap Hakim Konstitusi menegaskan posisi Mahkamah yang enggan untuk diawasi oleh lembaga diluar Mahkamah. Hakim Mahkamah Konstitusi menolak untuk menjadi subjek dari pengawasan Komisi Yudisial (Putusan 5/PUU-III/2006). Melalui UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemerintah dan DPR berusaha untuk melakukan pengawasan melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 yang mengatur mengenai pengawasan ini juga dibatalkan oleh Mahkamah (Putusan 49/PUU-IX/2011). Pasca tertangkap tangan Akil Mochtar, kembali konsep pengawasan yang diperkenalkan melalui UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan 1-2/PUU-XII/2014). Mahkamah lebih memilih membentuk Dewan Etik yang keanggotannya dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.

Hasil pemeriksaan Dewan Etik itu sendiri memiliki beberapa hal yang dapat dipertanyakan. Sebagaimana yang beredar di berbagai media massa, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat diduga menyampaikan Memo Katalebece kepada Widyo Pramono, yang pada saat itu adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Menurut Arief Hidayat, memo tersebut ditujukan tidak untuk mempromosikan si pembawa memo (M. Zainur Rochman), akan tetapi sebagai surat pengantar terhadap penilaian karya ilmiah Widyo Pramono sebagai prasyarat untuk menjadi Professor di Universitas Sebelas Maret Semarang. Akan tetapi, Jaksa Agung Muda Widyo Pramono menolak pernah menerima Memo Katalebece tersebut, bahkan tidak bertemu dengan si pembawa memo. Dewan Etik tidak mampu untuk membuktikan bantahan yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Widyo Pramono. Akan tetapi pengakuan dari Ketua Mahkamah Konstitusi mempermudah beban pembuktian Dewan Etik. Dengan membuat Memo Katalebece tersebut, Dewan Etik menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi telah melanggar Kode Etik, Prinsip Keempat “Kepantasan dan Kesopanan”, dan menjatuhkan sanksi “teguran lisan”.

Bagi para pemerhati hukum, pertanyaan yang muncul kemudian, apakah “teguran lisan” tersebut cukup? Dengan konteks pada saat ini, dimana kita saling “texting” dan mengirimkan pesan melalui “tulisan”, menyampaikan sesuatu secara “lisan” adalah sesuatu yang jarang dilakukan. Teguran Lisan merupakan sesuatu yang lebih sulit dilakukan karena Dewan Etik akan berhadapan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi dimana kedua belah pihak dapat mengamatin ekpresi muka dan emosi saat “teguran” disampaikan. Atmosphere tersebut tidak akan ditemukan apabila teguran yang disampaikan secara tertulis, yang mungkin saja dapat langsung disimpan dibalik laci.

Apakah “teguran” yang disampaikan secara lisan tersebut cukup? Mungkin dapat diperdebatkan bahwa dalam budaya Indonesia, memberikan rekomendasi kepada orang lain adalah hal yang lumrah dilakukan. Pada saat kita mengetahui bahwa seseorang yang kita kenal memiliki potensi, kita akan memberikan rekomendasi agar seseorang dapat mendudukin jabatan sesuatu. Bukankah sistem rekomendasi adalah hal yang biasa lakukan, bukan?Akan tetapi, hal penting yang kita yang tidak boleh lupa bahwa sistem etika yang dimiliki oleh Ketua Mahkamah Konstitusi berbeda dengan sistem etika yang saya miliki. Hal-hal yang dapat saya dapat lakukan – katakanlah – sebagai warga negara biasa, tidak akan dapat dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi karena jabatan dan tanggung jawab yang dimilikinya. Itulah kenapa Apalagi Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), oleh karenanya, pimpinan Mahkamah Konstitusi memiliki standard etika yang melebihi kita semua.

Putusan Dewan Etika menambah kelam kelabunya lembaga yudisial kita. Masih segar dalam ingatan kita, tertangkapnya Panitera Pengadilan Jakarta Pusat dan pecekalan terhadap Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung. Dunia peradilan semakin menuju kekelamannya. Mahkamah Konstitusi yang diharapkan dapat memberikan sebuah kebanggaan kepada para pencari keadilan, juga tidak tidak lepas dari permasalahan etika. Sejak kasus etika Akil Mochtar pada tahun 2012, Arsyad Sanusi, tertangkap tangan Akil Mochtar dan berbagai laporan yang disampaikan masyarakat kepada Dewan Etik, seharusnya Mahkamah mulai berkaca, apakah Mahkamah masih menjaga mahkota keadilan yang selama ini dipercayakan kepada para Hakim Konstitusi?

Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, memiliki kesempatan untuk mengembalikan mahkota lembaga judicial yang makin hari makin hilang sinarnya. Kesempatan tersebut telah tercoreng dengan Putusan Dewan Etik. Meskipun berbagai pihak menyatakan bahwa Arief Hidayat tidak perlu mundur dari Hakim Konstitusi, tapi perlu dipertimbangkan apakah Arief Hidayat masih memiliki marwah untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi? Tulisan ini tidak bertujuan untuk memberikan sanksi yang diberikan oleh Dewan Etik kepada Ketua Mahkamah. Saya hanya ingin mengetuk hati nurani Prof Arief Hidayat untuk melihat masa depan dunia peradilan di Indonesia. Apabila ada kesempatan untuk menegakkan sistem etika yang semakin luntur dan bertindak kesatria untuk turun dari takhta demi kepentingan masa depan hukum Indonesia, tidakkah seharusnya kesempatan itu dipergunakan? Sayang sekali, kesempatan berharga tersebut dilepaskan begitu saja.

(Dipublikasikan di Kompas, 23 Mei 2016, halaman 7)