Posted by on Apr 18, 2016 |

Anwar UsmanPada hari Kamis, 7 April 2016, Anwar Usman dilantik oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Hakim Konstitusi periode 2016-2021. Anwar Usman yang dipilih untuk mengantikan Arsyad Sanusi pada tahun 2011, mengakhiri periode pertama sebagai hakim Konstitusi pada tanggal 6 April 2016. Dengan Keputusan Presiden Nomor 144/P Tahun 2015, Anwar Usman menjadi Hakim Konstitusi sampai dengan 6 April 2021.

Pasca tidak diperpanjangnya periode kedua Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, terjadilah perubahan kepemimpinan Mahkamah Konstitusi. Rapat permusyawaratan Hakim Konstitusi pada tanggal 12 Januari 2015 menentukan pilihannya memilih Prof Arief Hidayat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan Answar Usman sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Apabila proses pemilihan Ketua dapat dilakukan secara musyawarah mufakat, hal tersebut tidak terjadi pada jabatan Wakil Ketua. Proses pemilihan harus dilakukan selama empat putaran untuk menentukan Wakil Ketua. Ketua Arief Hidayat dan Wakil Ketua Anwar Usman periode 2015-2018 diambil sumpah dihadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada tanggal 14 Januari 2015 di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Setelah Anwar Usman diambil sumpah pada 7 April 2016 oleh Presiden Joko Widodo, Hakim Mahkamah Konstitusi kembali melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 11 April 2016. Secara musyawarah mufakat, Hakim Konstitusi menetapkan Anwar Usman sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan 2016-2018. Ada beberapa isyu ketatanegaraan yang menarik untuk dicermatin dalam proses perekrutan, pelantikan serta penetapan masa jabatan Anwar Usman menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Penetapan Menjadi Hakim Konstitusi.
Tidak seperti layaknya pemilihan Hakim Konstitusi yang penuh dengan hiruk pikuk, penunjukan kembali Anwar Usman jauh dari pemberitaan media. Masih ingat dalam benak kita bagaimana Presiden Joko Widodo membuat suatu Panitia Seleksi yang diketuai oleh Prof Saldi Isra untuk memilih hakim konstitusi pengganti Hamdan Zoelva. Setelah berbagai proses, akhirnya Panitia Seleksi menyampaikan usulan Prof Yuliandri dan Dr I Gede Dewa Palguna kepada Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo akhirnya memilih Dr I Dewa Gede Dewa Palguna sebagai Hakim Konstitusi.

UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif (Pasal 18 UU MK 2003). UU juga meminta agar pemilihan hakim konstitusi dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel (Pasal 20 (2) UU MK 2003). Sepertinya kedua syarat ini segan untuk dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, sebagai lembaga yang mengajukan Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi. Apakah Anwar Usman telah melaksanakan tugasnya dengan baik selama lima tahun periode pertama beliau sebagai Hakim Konstitusi ? Mungkin saja Mahkamah Agung memiliki Tim Evaluasi internal yang melakukan pengamatan terhadap kinerja Anwar Usman, akan tetapi laporan kinerja tersebut, apabila ada, diperlukan untuk memberikan legitimasi terhadap status Hakim Konstitusi yang akan diemban oleh Anwar Usman sampai dengan tahun 2021.

Pada saat Mahkamah Agung memperpanjang periode kedua Hakim Konstitusi Muhammad Alim pada tahun 2013, yang mana Muhammad Alim mengucapkan sumpah pada tanggal 24 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 46/P/2013, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali memberikan alasan kenapa Mahkamah Agung menunjuk kembali Muhammad Ali berdasarkan evaluasi tim internal MA. Sepanjang pengamatan, sampai dengan saat ini, Mahkamah Agung baru satu kali melaksanakan pemilihan Hakim Konstitusi melalui Tim Seleksi. Hakim Konstitusi Fadlil Sumadi yang merupakan “rising star” di Mahkamah Konstitusi, tidak dipilih kembali oleh Mahkamah Agung (baca tulisan 15 Desember 2014, Hakim Konstitusi dari Merdeka Utara). Mahkamah Agung memilih Manahan Sitompul dan Suhartoyo sebagai hakim konstitusi yang baru. Setelah menyelesaikan satu periode sebagai hakim konstitusi, Fadlil Sumadi kembali menjadi Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penetapan Kembali Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
Sebagaimana disebutkan diatas, Anwar Usman menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Januari 2015. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah dua tahun dan enam bulan (Pasal 4 ayat (3) dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatannya (Pasal 4 ayat (3a). Apabila memperhatikan pelantikan pertama Anwar Usman adalah tanggal 14 Januari 2015, pertanyaan hukum tata negara yang timbul adalah, kenapa Mahkamah Konstitusi harus memilih Wakil Ketua lagi pada tanggal 11 April 2016 ? Bukankah masa dua tahun dan enam bulan sejak 14 Januari 2015 belum terlampaui ?

Argumen hukum yang dapat diberikan adalah bahwa Anwar Usman telah diberhentikan dengan hormat dan diangkat kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 144/P Tahun 2015. Meskipun pemberhentian sebagai Hakim Konstitusi cuma dalam satu helaan nafas, Anwar Usman telah berhenti menjadi Hakim Konstitusi dan pada saat itulah, jabatan Wakil Ketua beliau telah berakhir karena tidak lagi menjadi Hakim Konstitusi. Untuk menjadi Wakil Ketua, proses pemilihan dilaksanakan kembali oleh Hakim Konstitusi beberapa hari kemudian, yaitu tanggal 11 April 2016. Praktik tersebut pernah terjadi sebelumnya yaitu pada masa proses pergantian dari Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqqie kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Meskipun berdasarkan pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Agustus 2006 memilih Jimly Asshiddiqqie untuk Ketua Mahkamah Konstitusi untuk tiga tahun kedepan, Hakim Mahkamah Konstitusi tetap melaksanakan pemungutan suara untuk memilih Ketua Mahkamah Konstitusi pada 18 Agustus 2008.

Pertanyaan yang akan muncul kemudian adalah, apakah Anwar Usman dapat dipilih kembali menjadi Wakil Ketua pada tahun 2018? Mengingat bahwa beliau telah menjabat dua periode sebagai Wakil Ketua, maka jabatan yang mungkin dijabat oleh Anwar Usman adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (Pasal 4 ayat (3a) UU MK 2011)

Manahan SitompulMempergunakan Kalung Jabatan Mahkamah Agung Pada Saat Pelantikan.
Isyu ini tidak masuk kedalam isyu hukum tata negara, tapi menurut saya perlu untuk dicermatin secara hati-hati. Sejak Mahkamah Konstitusi berdirinya, adalah sebuah kesepakatan secara tidak tertulis bahwa masing-masing Hakim harus berdiri diatas UUD 1945 dan melepaskan rambu-rambu atau pernak-pernik dari institusi dimana ia berasal. Perancang konstitusi ingin agar para Hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak berpihak kepada lembaga dimana ia berada. Pada saat Manahan Sitompul dilantik menjadi Hakim Konstitusi dengan Keputusan Presiden Nomor 33/P/2015, beliau memakai Kalung Jabatan, seperti layaknya proses pengambilan sumpah di Mahkamah Agung. Kalung Jabatan tersebut hanya dapat dipergunakan oleh seseorang yang menjabat Kepala Pengadilan ataupun Pimpinan Mahkamah Agung.

Pada saat Anwar Usman dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden Jokowi, Anwar Usman mempergunakan Kalung Jabatan. Kalung Jabatan tersebut tidak pergunakan oleh Anwar Usman pada saat pelantikan pertama beliau menjadi Hakim Konstitusi pada tanggal 6 April 2011 dihadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mungkin para pembaca agar mempertanyakan argumen saya, apalah arti sebuah Kalung Jabatan ? Bagi saya, hal tersebut bukanlah sebuah perhiasan atau ornamen yang dapat diremehkan.

Bagi para hakim di lingkungan Mahkamah Agung, Kalung Jabatan merupakan sebuah Amanah untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebuah jabatan. Kalung Jabatan bukan sekedar sebuah impian, tapi adanya tanggung jawab untuk mengemban sesuatu. Secara konsep, hal tersebut dapat dibenarkan.Tapi apabila kita melihat dari konteks judicial independent Hakim Konstitusi, pengunaan Kalung Jabatan Mahkamah Agung bukanlah sesuatu hal yang bijaksana untuk dilakukan. Hakim Konstitusi dari Mahkamah Agung dari periode sebelumnya tidak mempergunakan Kalung Jabatan. Tidaklah salah mempergunakan aksesoris berpakaian, akan tetapi Kalung Jabatan bukanlah suatu aksesoris penghias jubah hakim, tapi dalam pengambilan sumpah yang sangat sakral dihadapan Presiden dan para Menteri dan dimuat berbagai media, pengenaan Kalung Jabatan memiliki makna yang luar biasa. Apakah pengenaan Kalung Jabatan merupakan “signal” kepada Mahkamah Agung bahwa apapun yang terjadi, beliau tetap merupakan “wakil” dari Mahkamah Agung? Entahlah, hanya beliau yang mengerti alasanya. Independesi para Hakim Konstitusi merupakan roh utama dari Mahkamah Konstitusi. Apabila setiap Hakim Konstitusi masih menjaga hubungan dan menjadi “agen” dari lembaga penunjuknya, maka dapat dibayangkan pelemahan legitimasi Mahkamah Konstitusi akan semakin dekat.

Pertanyaan yang cukup mengelitik saya adalah, kemanakah Anwar setelah menyelesaiakan periode keduanya sebagai menjadi Hakim Konstitusi ? Anwar Usman yang lahir pada tanggal 31 December 1956, baru akan berumur 65 tahun pada saat mengakhiri periode kedua sebagai Hakim Konstitusi pada April 2021. Apakah beliau akan kembali ke Mahkamah Agung dan menjadi Kepala Puslitbang, jabatan beliau sebelumnya, seperti apa yang terjadi pada Hakim Konstitusi Fadli Sumadi ? Kita sama sekali tidak tahu. Mungkin, pada saat itu, sudah ditetapkan bahwa Hakim Konstitusi tidak lagi mengenal periodisasi seperti layaknya saat ini. Bisa saja terjadi perubahan perundang-undangan dimana masa bakti Hakim Konstitusi mengikuti praktek seperti yang terjadi di Mahkamah Agung dimana Hakim akan memasuki masa pensiun pada umur 70 tahun. Selamat menjalankan tugas Pak Anwar Usman.

photo: courtessy tempo.co.id