Fritz Siregar.

For Better and Greater Indonesia

Navigation Menu

Urgensi Peningkatan Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak

Posted by on Nov 9, 2016 |

Pemilu Serentak merupakan konsekuensi keputusan Mahkamah Konstitusi, 14/PUU-XI/2013, yang diucapkan pada tanggal 23 Januari 2014. Pada intinya, putusan tersebut Mahkamah menyatakan bahwa Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) harus dilaksanakan secara serentak. Hal inilah yang kemudian kita kenal dengan Pemilu Serentak....

Read More

Amandemen UUD 1945 dan Referendum

Posted by on Aug 30, 2016 |

Popularitas referendum sedang meningkat, pun memang menjadi sesuatu yang wajar untuk dilaksanakan. Masih lekang dalam ingatan kita bagaimana fenomena “Brexit” terjadi beberapa waktu lalu. Hasil referendum di Inggris yang dilaksanakan pada 23 Juni 2016 menyatakan 52% masyarakat Inggris setuju untuk keluar dari Uni Eropa. Hanya 48% yang setuju agar Inggris...

Read More

Mengembalikan Mahkota yang Hilang

Posted by on Jun 1, 2016 |

Pada tanggal 15 Maret 2016, Dewan Etik Hakim Konstitusi (“Dewan Etik”) menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat melakukan pelanggaran kode etik ringan dan diberikan sanksi “teguran lisan”. Putusan tersebut, yang dikemas dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 13/info-III/BAP/DE/2016 merupakan perjalanan panjang sejak terungkapnya katalebece Ketua...

Read More

Kalung Jabatan

Posted by on Apr 18, 2016 |

Pada hari Kamis, 7 April 2016, Anwar Usman dilantik oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Hakim Konstitusi periode 2016-2021. Anwar Usman yang dipilih untuk mengantikan Arsyad Sanusi pada tahun 2011, mengakhiri periode pertama sebagai hakim Konstitusi pada tanggal 6 April 2016. Dengan Keputusan Presiden Nomor 144/P Tahun 2015, Anwar Usman menjadi Hakim...

Read More

The Political Context of Judicial Review in Indonesia

Posted by on Sep 16, 2015 |

The Constitutional Court of Indonesia plays significant role in securing democracy in Indonesia. In exercising their authorities, including the election result dispute and judicial review, the Court continues to affirm institutional judicial legitimacy and pursue their role to guard 1945 Constitution. The first Chief Justice Jimly Asshiddiqie showed how...

Read More

Indonesia Constitutional Court Interpretation Methodology (2003-2008)

Posted by on Aug 19, 2015 |

Nine Indonesia Constitutional Justices have the authority to annul a law drafted by 550 Parliament members and the President. The Constitutional Court of the Republic of Indonesia (“the Court”), particularly in deciding cases of judicial review, has the capability to declare words, sentences, paragraphs, articles or the law unconstitutional. Consequently,...

Read More